Pemerintah Suriah Desak Ekstradisi Bashar Al-Assad untuk Diadili
Damaskus, Senin 23 Februari 2026- Pemerintah Suriah menginginkan ekstradisi Bashar Al-Assad dan pihak-pihak yang terlibat dengannya, untuk dilakukan proses peradilan transisi
Desakan tersebut merupakan bagian dari proses peradilan transisi yang tengah dilakukan Suriah, dimana pada hari Rabu pekan lalu, Presiden Suriah Ahmad Al-Sharra mengeluarkan dekret pemberian amnesti umum dan remisi untuk sejumlah tindak pidana dan kasus-kasus lainnya
Menurut Menteri Kehakiman negara tersebut, Mazhar Al-Wais, dekret tersebut merupakan ‘keperluan yang mendesak’ sesuai kenyataan hukum dan legislasi, serta sesuai konstitusional maupun hukum. Dalam wawancaranya dengan Al-Jazeera kemarin, ia mengungkap jika saat ini telah 1.500 orang dibebaskan usia dekret ditandatangani
Amnesti dan remisi ditegaskan Al-Wais dikecualikan untuk mereka yang bertanggungjawab dan terlibat dalam kejahatan besar terhadap rakyat. “Tidak ada seorang pun yang terlibat dalam penumpahan bahkan setetes darah rakyat Suriah telah atau akan dibebaskan,” tegasnya
Lebih lanjut, Al-Wais mengatakan “perlunya penyerahan Bashar Al-Assad dan semua pihak yang terlibat” serta menyerukan “proses hukum yang jelas yang menempatkan negara-negara pada kewajiban hukum dan moral mereka”
Sebagai informasi, rezim Bashar Al-Assad resmi runtuh pada 8 Desember 2024 setelah serangan kilat kelompok oposisi merebut Damaskus dan kota-kota utama lainnya. Peristiwa ini mengakhiri lebih dari lima dekade kekuasaan dinasti Assad di Suriah, dengan Bashar dilaporkan melarikan diri ke Rusia untuk mencari suaka
Pemerintahan transisi segera dibentuk di bawah kepemimpinan Mohammed al-Bashir guna menjaga stabilitas dan memulihkan layanan publik. Hingga tahun 2026, rezim baru yang dipimpin Ahmad Al-Sharra, fokus pada rekonstruksi pascaperang, pemulihan ekonomi, serta upaya hukum untuk mengadili Assad atas tuduhan kejahatan perang di masa lalu